Salah seorang warga mempertanyakan kemungkinan perbaikan data keluarga yang tidak mencantumkan nama ayah.
“Apa bisa dikembalikan lagi nama orang tua di KK, Pak?” ucapnya.
Keluhan juga disampaikan terkait penghentian bantuan PKH yang sebelumnya diterima.
“Tahun lalu saya dapat PKH, tapi tahun ini nama saya tidak terdaftar lagi,” kata warga lainnya.
Menanggapi hal tersebut, Godfried menerangkan bahwa penerima bantuan sosial ditentukan melalui proses verifikasi berlapis.
“Tidak otomatis setiap tahun menerima PKH. Ada penilaian berdasarkan kondisi ekonomi dan data dari BPS,” jelasnya.
Selain itu, warga juga menyoroti kerusakan jalan, minimnya lampu penerangan, hingga sistem drainase yang kerap menyebabkan banjir. Bahkan, terdapat laporan mengenai kebocoran pipa air bersih yang dikhawatirkan berdampak pada kesehatan.
Aspirasi tersebut langsung ditanggapi dengan arahan untuk berkoordinasi dengan dinas terkait. Godfried menyatakan akan membawa persoalan itu ke tingkat pembahasan legislatif agar dapat ditindaklanjuti.
Sejumlah perwakilan OPD, seperti Dinas Perhubungan, Dinas Perkim, Disdukcapil, dan pihak puskesmas, turut memberikan klarifikasi dan solusi atas berbagai pertanyaan yang disampaikan masyarakat.
