“Kami juga telah mengimbau kepada seluruh pemerintah kabupaten/kota untuk memaksimalkan pembayaran pajak kendaraan. Apabila target pajak tidak tercapai, maka dana bagi hasil dari Provinsi ke Kabupaten/Kota juga akan terpengaruh,” jelasnya.
Dikatakan Fatoni, saat ini terdapat sekitar 7 juta unit kendaraan bermotor yang tercatat di Sumut. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara berbagai pihak untuk mensosialisasikan pentingnya pembayaran pajak bagi kemajuan pembangunan. Untuk itu, Pemprov juga telah menerapkan berbagai langkah relaksasi atau pemutihan pajak, seperti menghapuskan denda dan memberikan insentif bagi masyarakat yang membayar lebih awal.
“Kami melakukan pemutihan untuk menghapuskan denda, serta memberikan penghapusan terhadap pajak pokok kendaraan pada tahun pertama dan kedua. Kami juga menghapus pajak progresif sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak,” lanjut Fatoni.
Evaluasi dan Inovasi dari Samsat Nasional
Dalam kesempatan yang sama, Kakorlantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan menyampaikan bahwa Rakor ini bertujuan untuk mengevaluasi capaian kinerja Samsat di seluruh daerah serta memastikan bahwa seluruh elemen terkait menjalankan tugas dengan baik. “Kami memiliki waktu hingga akhir tahun untuk mengevaluasi kinerja kami. Jika ada kekurangan, harus segera diperbaiki dan ditingkatkan,” ungkap Aan.
