MEDAN, seputaranindonesia.com – Pemerintah Kota Medan menilai penyelesaian persoalan penyalahgunaan narkoba dan kriminalitas memerlukan strategi yang lebih komprehensif. Selain penegakan hukum, penguatan ekonomi masyarakat, peningkatan kesehatan sosial, serta ketahanan keluarga dinilai menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan berkelanjutan.
Pandangan tersebut disampaikan Wali Kota Medan Rico Waas melalui sambutan yang dibacakan Staf Ahli Wali Kota Medan, Adlan, pada Seminar Hasil Kajian Masalah Sosial Masyarakat yang berlangsung di Aula FISIP Universitas Sumatera Utara (USU), Rabu (29/7/2026).
Dalam sambutannya, Rico Waas menegaskan bahwa persoalan narkoba, kriminalitas, kemiskinan, dan kesehatan sosial merupakan rangkaian masalah yang saling berkaitan. Karena itu, kebijakan penanganannya harus dilakukan secara terpadu dengan memanfaatkan data serta melibatkan berbagai pihak.
“Kalau kita hanya menyelesaikan satu bagian saja tanpa memperkuat bagian yang lain, hasilnya tidak akan maksimal,” ujarnya.
Ia berpandangan bahwa keberhasilan menciptakan keamanan tidak hanya ditentukan oleh tindakan penegakan hukum, tetapi juga dipengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Kesempatan memperoleh pekerjaan, kualitas hidup yang baik, dan harapan terhadap masa depan menjadi bagian penting dalam mencegah munculnya tindak kejahatan.
“Menciptakan keamanan tidak cukup hanya dengan penindakan, tetapi juga dengan membuka kesempatan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup, dan memastikan masyarakat memiliki harapan untuk masa depan,” katanya.
Rico Waas juga mengungkapkan bahwa angka kemiskinan di Kota Medan pada tahun 2025 tercatat sebesar 7,25 persen. Data tersebut menjadi salah satu indikator yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah.
Selain aspek ekonomi, Pemerintah Kota Medan juga menaruh perhatian terhadap upaya melindungi generasi muda dari ancaman penyalahgunaan narkoba. Menurutnya, peran keluarga, sekolah, masyarakat, rumah ibadah, dan ruang publik harus diperkuat sebagai benteng utama pencegahan.
Untuk mewujudkan langkah tersebut, Pemko Medan menyatakan kesiapan membangun sinergi bersama Badan Narkotika Nasional (BNN), kepolisian, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan seluruh elemen masyarakat.
Seminar tersebut turut memaparkan hasil penelitian BRIDA Kota Medan bersama FISIP USU yang dilaksanakan di Kecamatan Medan Helvetia, Medan Sunggal, Medan Tembung, Medan Johor, dan Medan Area. Kajian itu dipimpin Dr. Fernanda Putra Adela, S.Sos., M.A., bersama Dr. Arief Marizki Purba, S.E., S.Sos., M.Si., serta Eka Prahadian Abdurahman, S.I.Kom., M.K.M., ICAP I.
Berdasarkan hasil penelitian, lima kecamatan tersebut berada pada kategori Bahaya untuk dimensi penyalahgunaan narkoba, kesehatan sosial, dan kemiskinan, sedangkan aspek kriminalitas berada pada kategori Waspada. Dari seluruh wilayah penelitian, Kecamatan Medan Johor memiliki tingkat kerentanan paling tinggi, dengan 57,5 persen responden berada pada kelompok risiko tinggi.
Kajian tersebut juga mengidentifikasi sabu-sabu sebagai jenis narkoba yang paling banyak diketahui masyarakat. Sementara itu, pengaruh teman sebaya menjadi faktor dominan yang mendorong terjadinya penyalahgunaan narkotika.
Peneliti turut menemukan bahwa penyalahgunaan narkoba tidak memberikan pengaruh langsung yang signifikan terhadap kriminalitas. Sebaliknya, kemiskinan menjadi satu-satunya faktor yang terbukti memiliki pengaruh langsung terhadap tingkat kriminalitas. Penelitian itu juga menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara rendahnya kesehatan sosial dengan kondisi kemiskinan masyarakat.
Sebagai tindak lanjut, tim peneliti merekomendasikan penguatan program pencegahan narkoba, peningkatan ekonomi masyarakat, pembangunan ketahanan komunitas, serta kolaborasi lintas sektor agar penanganan persoalan sosial di Kota Medan dapat berjalan lebih efektif. Seminar tersebut menghadirkan Direktur PIMANSU Dr. Zulkarnain Nasution, M.A., ICAO I., sebagai narasumber, dipandu moderator Ira Riska Aisyah Lubis, S.Sos., M.Si., serta dihadiri Kepala BRIDA Kota Medan Benny Iskandar, perwakilan BNN Sumatera Utara, dan sejumlah organisasi perangkat daerah Pemko Medan.
