Medan, seputaranindonesia.com – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution meminta seluruh jajaran pemerintah daerah mempercepat realisasi pembangunan, baik pekerjaan fisik maupun nonfisik. Langkah tersebut dinilai penting mengingat waktu pelaksanaan anggaran 2026 mulai memasuki penghujung triwulan III.
Bobby menyampaikan hal tersebut usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Sumut terkait Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut dan DPRD Sumut mengenai Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Sumut 2026 di Gedung Dewan, Jalan Imam Bonjol Nomor 02, Medan, Jumat (21/8/2026).
Dalam rapat tersebut, DPRD Sumut dan Pemprov Sumut juga membahas pendapat Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perlindungan Konsumen serta Ranperda Kepemudaan.
Rapat paripurna dihadiri Wakil Gubernur Sumut Surya, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Timur Tumanggor, Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus bersama para Wakil Ketua, anggota DPRD Sumut serta jajaran pimpinan organisasi perangkat daerah Pemprov Sumut.
Menurut Bobby, percepatan pekerjaan fisik perlu menjadi perhatian karena pelaksanaan kegiatan akan memasuki periode September. Pemerintah tidak ingin pekerjaan yang seharusnya dapat diselesaikan pada tahun anggaran berjalan justru menghadapi hambatan ketika curah hujan meningkat.
“Hari ini yang juga perlu kita percepat tentu pelaksanaan (pembangunan) fisik. Kenapa? Karena kita tidak ingin ada kendala nanti kalau menjelang akhir tahun. Walaupun sekarang kita bersyukur curah hujan belum terlalu tinggi, bahkan di beberapa daerah itu panas. Jadi jangan sampai nanti pengerjaan terkendala cuaca (musim hujan),” tegasnya.
Selain pekerjaan fisik, Bobby juga meminta percepatan realisasi program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu yang menjadi perhatiannya adalah anggaran kesejahteraan rakyat (Kesra) yang telah dialokasikan melalui Perda APBD Sumut 2026.
Bantuan tersebut mencakup sejumlah kebutuhan masyarakat, di antaranya bantuan sosial (Bansos), rumah ibadah, organisasi kemasyarakatan serta bentuk bantuan lainnya.
“Khususnya kepada Biro Kesra agar segera mempercepat realisasi anggarannya,” ujar Bobby Nasution.
Dorongan percepatan tersebut disampaikan di tengah proses perubahan APBD Sumut 2026 yang sedang berjalan. Bobby berharap realisasi anggaran tidak menumpuk pada akhir tahun sehingga pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan lebih efektif dan memberikan manfaat sesuai sasaran.
Untuk memastikan program pembangunan berjalan di lapangan, Bobby juga melakukan peninjauan langsung ke berbagai wilayah Sumatera Utara. Saat ini, ia bersama Wakil Gubernur Surya dan jajaran Pemprov Sumut tengah berada di Kepulauan Nias untuk melihat secara langsung perkembangan sejumlah program pemerintah.
Bobby mengatakan pola kerja dengan turun langsung ke daerah tersebut akan terus dilanjutkan. Pemprov Sumut bahkan merencanakan untuk menjalankan aktivitas pemerintahan dari sejumlah kawasan lain.
“Yang pasti kita rancang sebelum akhir tahun ini, akan berkantor di wilayah lainnya (setelah Kepulauan Nias),” katanya.
Sejumlah wilayah yang menjadi rencana lokasi berikutnya antara lain Tabagsel, Pantai Timur dan Dataran Tinggi. Kehadiran jajaran Pemprov Sumut di daerah tersebut diharapkan dapat memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program sekaligus mempercepat penyelesaian berbagai persoalan di lapangan.
Langkah itu juga menjadi bagian dari upaya memastikan program pembangunan tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi benar-benar terlaksana sesuai target dan kebutuhan masyarakat di masing-masing daerah.
Sementara itu, Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus menyambut positif komitmen Gubernur Bobby Nasution untuk mempercepat pembangunan di seluruh wilayah Sumut.
Ia berharap kesepakatan KUA-PPAS antara Pemprov Sumut dan DPRD Sumut dapat segera ditindaklanjuti melalui pembahasan Ranperda P-APBD Sumut 2026 sesuai tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan.
Dengan percepatan realisasi pembangunan dan anggaran tersebut, Pemprov Sumut diharapkan dapat memaksimalkan sisa waktu tahun anggaran 2026 sekaligus mengantisipasi hambatan pekerjaan yang berpotensi muncul pada akhir tahun.
