Medan, seputaranindonesia.com – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution meminta pemerintah pusat memberi perhatian khusus terhadap skema Transfer ke Daerah (TKD) untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), terutama di Kepulauan Nias. Hal tersebut disampaikan saat menerima Kunjungan Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30 Medan, Rabu (12/11/2025).
Bobby menegaskan bahwa penyesuaian TKD untuk wilayah 3T dapat berdampak signifikan terhadap pembangunan dasar masyarakat. Oleh karena itu, ia meminta pemerintah pusat mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut.
“Khusus daerah 3T mohon dipertimbangkan kembali. Kalau di Kepulauan Nias sangat bermohon untuk tidak ada penyesuaian TKD,” kata Bobby.
Selain masalah TKD, Bobby juga menyampaikan bahwa besaran dan waktu penyaluran anggaran idealnya diinformasikan lebih awal. Menurutnya, hal tersebut penting agar pemerintah daerah dapat langsung menjalankan program sejak awal tahun anggaran.
“Aspirasi dari Pemprov dan teman-teman kabupaten/kota, pertama tentang timing besaran anggaran yang disampaikan ke daerah. Timing transfernya kita utamakan jangan mepet, agar bisa dikerjakan awal tahun dan langsung dirasakan masyarakat,” ujar Bobby.
Dalam rapat tersebut, anggota Banggar DPR RI Hinca Panjaitan mengusulkan pembentukan Satgas Kolaborasi Sumut Berkah untuk mengkaji keadilan pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) di daerah. Usulan ini diterima baik oleh Gubernur Bobby Nasution.
“Ada satu Satgas tentu kami mendukung, dan kami sangat bersemangat. Bersama-sama bekerja, kami siap membuat Satgas ini,” kata Bobby.
Wakil Ketua Banggar DPR RI Wihadi Wiyanto menyampaikan bahwa pihaknya memang menjadikan daerah 3T sebagai prioritas perhatian. Ia memastikan masukan dari Pemprov Sumut akan dibawa dalam pembahasan bersama Kementerian Keuangan.
“Memang itu menjadi concern kami, dan kami mendengar masukan Pak Gubernur. Tentunya dalam penyusunan anggaran nanti bersama Kemenkeu, kita akan coba daerah 3T jadi perhatian khusus, termasuk dalam pembangunan,” ujar Wihadi.
Kunjungan Banggar DPR RI ke Sumut dilakukan untuk menyerap masukan terkait TKD, sekaligus melihat potensi dan realisasi penerimaan negara di Sumut. Acara tersebut turut dihadiri anggota Banggar DPR RI, para bupati dan wali kota di Sumut.
