Medan, Seputaranindonesia.com — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) bersama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memastikan program intervensi pengendalian inflasi melalui pembelian cabai merah dari Pulau Jawa tetap berjalan lancar dan sesuai rencana.
Berdasarkan laporan berbagai media, langkah ini merupakan bagian dari upaya cepat Pemprov Sumut dalam menstabilkan harga cabai merah yang menjadi salah satu penyumbang inflasi tertinggi di daerah tersebut.
Hal itu disampaikan Direktur Utama Perusahaan Daerah (PD) Aneka Industri dan Jasa (AIJ) Sumut, Swangro Lumbanbatu, kepada wartawan di Medan, Kamis (23/10/2025). Ia menegaskan, kabar yang menyebut banyak cabai merah rusak tidak benar.
“Menjawab pemberitaan yang menyebut banyak cabai merah yang kurang baik, kami kira tidak benar. Memang ada sedikit cabai merah yang rusak selama perjalanan, jumlahnya tidak banyak. Adapun yang rusak sedikit itu akan diretur, karena sesuai kontrak apabila rusak akan dikembalikan,” ujar Swangro.
Langkah Intervensi Dianggap Efektif Tekan Inflasi
Swangro menjelaskan bahwa intervensi ini bertujuan menjaga ketersediaan pasokan cabai merah di pasar Sumut agar harga tetap terkendali. Ia optimistis kebijakan ini akan berdampak positif pada penurunan angka inflasi daerah.
“Belum semua cabai merah datang, masih ada dua tahap lagi. Kami harap, dengan seluruh cabai merah yang akan tiba, harga bisa berangsur turun,” katanya.
Ia menambahkan, langkah tersebut tidak akan merugikan petani lokal. Justru, menurutnya, kebijakan ini dirancang untuk memenuhi stok cabai merah di Sumut tanpa mengganggu rantai pasok hasil panen petani daerah.
“Kami harap semua pihak turut mendukung langkah cepat Pemprov Sumut ini. Petani tidak perlu khawatir, karena langkah ini semata-mata untuk menjaga stabilitas stok dan harga,” ujar Swangro.
Petani Lokal Didorong Berkolaborasi dengan Pemprov Sumut
Swangro menegaskan bahwa harga jual cabai hasil intervensi tetap berada di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET). Untuk itu, ia mengajak petani lokal agar berkolaborasi dengan BUMD dalam menjaga kestabilan pasokan dan harga.
“Kami juga diamanahkan Pak Gubernur untuk menampung hasil panen petani lokal, terutama saat panen raya atau stok melimpah. Dengan begitu, penghasilan petani tidak turun dan mereka tidak rugi,” tuturnya.
BUMD AIJ, kata Swangro, siap menjadi mitra strategis bagi kelompok tani agar hasil pertanian di Sumut tetap terserap dengan harga yang menguntungkan.
Sebagai informasi, Pemprov Sumut melalui BUMD membeli sekitar 50 ton cabai merah dari Pulau Jawa sebagai langkah cepat pengendalian inflasi. Cabai intervensi tersebut akan disebar di sejumlah pasar di Kota Medan dan Kabupaten Deliserdang, yang selama ini menjadi kontributor inflasi tertinggi di Sumut.
“Dua daerah ini kami pilih karena memang kontribusinya besar terhadap inflasi di Sumut,” jelas Swangro.
Pemprov Luruskan Isu ASN Wajib Beli Cabai
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara meluruskan isu yang beredar mengenai kewajiban Aparatur Sipil Negara (ASN) membeli cabai merah hasil intervensi.
Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut, Poppy Hutagalung, menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar. Ia memastikan tidak ada kewajiban bagi ASN untuk membeli cabai merah.
“Di dalam surat itu hanya bersifat penawaran, tidak ada kewajiban membeli,” tegas Poppy.
Menurutnya, ASN juga merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki hak untuk membeli cabai sebagai konsumen biasa. Karena itu, pembelian oleh ASN tidak menyalahi aturan.
“ASN juga kan konsumen, jadi tidak ada masalah. Saya tegaskan sekali lagi, tidak ada kewajiban membeli cabai,” ujarnya.
Pemprov Sumut Komit Kendalikan Inflasi dan Lindungi Petani
Melalui berbagai langkah strategis, Pemprov Sumut berkomitmen menjaga keseimbangan antara stabilitas harga bahan pangan dan kesejahteraan petani lokal. Intervensi pasokan cabai merah diharapkan menjadi solusi jangka pendek dalam menekan inflasi, sekaligus membuka ruang kolaborasi antara pemerintah, BUMD, dan kelompok tani.
“Tujuannya sederhana, agar harga tetap stabil, pasokan terjaga, dan masyarakat tidak terbebani. Kami akan terus mengawal agar langkah ini memberi manfaat bagi semua pihak,” pungkas Swangro.
