MEDAN, seputaranindonesia.com – Komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) dalam menjaga keberlanjutan Hutan Batangtoru kembali ditegaskan. Pemprov menunjukkan keseriusan melalui pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Perlindungan Terpadu Ekosistem Batangtoru, yang ditujukan untuk memperkuat perlindungan kawasan hutan tropis bernilai tinggi tersebut.
Hal ini disampaikan oleh Wakil Gubernur Sumut, Surya, saat membuka secara resmi Dialog Para Pihak dan Sosialisasi Pokja yang digelar di Hotel Santika Medan, Selasa (24/6/2025).
“Ekosistem Batangtoru adalah karunia tak ternilai bagi kita semua. Hutan tropis ini menyimpan keanekaragaman hayati luar biasa, mulai dari Harimau Sumatera, Beruang, Rangkong, hingga Orangutan Tapanuli yang baru ditemukan pada 2017,” ujar Surya.
Ia menekankan bahwa hutan yang membentang di Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan Kota Sibolga itu bukan hanya memiliki nilai ekologis tinggi, namun juga menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat sekitar, baik secara ekonomi, budaya, maupun spiritual.
Menurutnya, keberadaan hutan yang secara adat dijaga turun temurun juga perlu mendapatkan perlindungan formal. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi telah mengeluarkan Keputusan Gubernur Sumut Nomor 188.44/156/KPTS/2025 tentang pembentukan Pokja Perlindungan Terpadu Ekosistem Batangtoru.
“Pokja ini dibentuk untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, akademisi, sektor swasta, dan mitra pembangunan. Fungsinya mulai dari mengkaji, merencanakan, hingga mengawasi berbagai upaya perlindungan secara terpadu,” jelas Surya.
Ia berharap Pokja ini menjadi motor penggerak perubahan dan inovasi, sejalan dengan visi besar “Kolaborasi Sumut Berkah”, guna mewujudkan Sumut Unggul, Maju, dan Berkelanjutan. Terlebih, melalui Perda Nomor 2 Tahun 2017, kawasan hutan Batangtoru seluas 240.985 hektare telah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Provinsi, yang memperkuat dasar hukum untuk penataan ruang dan pembangunan berkelanjutan.
Dalam arahannya, Surya juga meminta pemerintah daerah untuk menyelaraskan rencana tata ruang dan kebijakan pembangunan agar sejalan dengan upaya pelestarian. Ia juga mendorong mitra pembangunan untuk aktif memberikan kajian, rekomendasi, serta melibatkan masyarakat melalui pendekatan ekonomi kerakyatan berbasis alam.
“Kepada Tim Pokja, saya minta bahas isu-isu tematik secara tuntas, susun rencana aksi lintas sektor dari hulu ke hilir. Jadikan forum ini sebagai rumah bersama dan kawal kawasan Batangtoru sebagai warisan berharga untuk generasi mendatang,” tegas Surya.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Sumut, Yuliani Siregar, menegaskan bahwa keberadaan Pokja ini juga menjadi bentuk tekanan moral dan administratif terhadap semua pihak, khususnya perusahaan yang beroperasi di dalam atau sekitar kawasan ekosistem Batangtoru.
“Ini penekanan nyata sebagaimana arahan Pak Gubernur Bobby Nasution. Semua pihak harus serius menjaga hutan ini,” kata Yuliani.
Dialog ini juga dihadiri oleh Guru Besar UMSU Prof Sabrina, perwakilan Pemkab/Pemko dari empat wilayah Batangtoru, LSM, serta sejumlah perusahaan yang beroperasi di kawasan tersebut.
