Medan, seputaranindonesia.com- Seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Medan mulai menyelaraskan program dan kegiatan mereka dengan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih, Rico Tri Putra Bayu Waas dan H. Zakiyuddin Harahap.
Proses sinkronisasi ini dibahas dalam Rapat Persiapan Sinkronisasi Visi Misi Kepala Daerah Terpilih yang digelar pada Rabu (12/2/2025) di Ruang Rapat III Kantor Wali Kota Medan.
Rapat tersebut dipimpin oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Benny Iskandar, didampingi Inspektur Sulaiman Harahap dan Asisten Administrasi Umum Ferry Ichsan. Seluruh pimpinan perangkat daerah, termasuk para camat se-Kota Medan, turut hadir dalam pertemuan tersebut.
Benny Iskandar menyampaikan bahwa pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan akan berlangsung pada 20 Februari 2025. Setelah pelantikan, pemerintah daerah akan segera menetapkan program-program prioritas. Oleh karena itu, Benny meminta setiap perangkat daerah memahami visi dan misi kepala daerah terpilih agar dapat mengimplementasikannya dalam program kerja mereka.
Visi dan Program Prioritas Kepala Daerah Terpilih
Benny menjelaskan bahwa visi Wali Kota Medan terpilih adalah “Mewujudkan Medan Bertuah yang Inklusif, Maju, dan Berkelanjutan Melalui Semangat Transformasi Menuju Medan Satu Data.” Visi ini didukung oleh misi untuk membangun Medan yang Berbudaya, Energik, Ramah, Tertib, Unggul, Aman, dan Humanis.
Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, terdapat sejumlah program prioritas yang akan dijalankan, antara lain:
Revitalisasi pasar tradisional,
Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan taman kota,
Pencegahan dan penanggulangan stunting,
Digitalisasi pendidikan berbasis smart class dan metaverse,
Pembangunan pusat kreativitas anak muda,
Pengembangan sistem transportasi publik yang terintegrasi,
Kampanye edukasi pengelolaan sampah dan daur ulang,
Pengembangan pariwisata berbasis ekowisata dan budaya,
Penyediaan air bersih dan sanitasi layak di daerah kumuh,
Pembangunan serta rehabilitasi infrastruktur drainase kota.
Instruksi Presiden tentang Efisiensi Anggaran
Sebagai bentuk implementasi kebijakan tersebut, perangkat daerah diminta melakukan efisiensi dalam beberapa aspek, termasuk:
Pengurangan anggaran untuk belanja seremonial, studi banding, dan perjalanan dinas hingga 50%,
Pembatasan honorarium serta kegiatan pendukung yang tidak memiliki output terukur.
Pada akhir rapat, seluruh pimpinan perangkat daerah diminta segera menindaklanjuti hasil pertemuan ini agar sinkronisasi program dapat berjalan sesuai rencana.
