Medan, seputaranindonesia.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menandatangani kesepakatan bersama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dalam rangka memperkuat upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak di daerah ini. Kerja sama tersebut turut melibatkan lembaga pendidikan tinggi dan perguruan tinggi keagamaan Islam untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan penanganan kekerasan.
Pemberdayaan perempuan dan anak merupakan agenda strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumut 2025–2029. Komitmen ini tertuang dalam misi kelima, yaitu memperkuat ketahanan sosial dan budaya masyarakat Sumut, serta masuk dalam program prioritas kedua dari 17 program utama, yakni Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas Berkarya dan Berprestasi.
Wakil Gubernur Sumut Surya menjelaskan bahwa Pemprov Sumut telah menunjukkan kemajuan nyata dalam penguatan perlindungan perempuan dan anak. “Kita berkomitmen kuat dalam mencegah dan menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak. Bahkan, kita berhasil menurunkan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) dari 0,425 menjadi 0,399 pada tahun 2024,” ujarnya usai penandatanganan kesepakatan bersama di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro No. 30 Medan, Jumat (7/11/2025) malam.
Meski demikian, Surya mengakui tantangan di lapangan masih cukup besar. Hingga Oktober 2025, tercatat 1.444 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terjadi di Sumut. “Perlindungan perempuan dan anak masih menjadi tantangan serius. Karena itu, kita perlu memperkuat kerja sama lintas sektor dengan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari lembaga perlindungan, institusi pendidikan, hingga aparat penegak hukum,” tegasnya.
Menteri PPPA Arifah Fauzi memberikan apresiasi kepada Pemprov Sumut atas capaian signifikan dalam bidang perlindungan perempuan dan anak. Ia menyebut Sumut sebagai salah satu provinsi yang berhasil meraih Anugerah Parahita Ekapraya (APE) 2023 berkat keseriusan dalam mendorong pembangunan yang responsif gender.
Selain itu, Arifah juga mengungkapkan bahwa pada tahun 2025 terdapat 15 kabupaten/kota di Sumut yang meraih penghargaan Kota Layak Anak (KLA). Kabupaten Deliserdang mendapatkan kategori tertinggi, yaitu Nindya. Disusul Kota Medan, Labuhanbatu Utara, Tebingtinggi, Labuhanbatu, dan Serdangbedagai dengan kategori Madya. Sedangkan Binjai, Asahan, Batubara, Tapanuli Selatan, Karo, Sibolga, Padangsidimpuan, dan Padanglawas Utara berhasil meraih kategori Pratama.
“Saya memberikan apresiasi kepada Sumut atas berbagai capaian yang telah diraih, serta kepada para bupati dan wali kota yang telah melaksanakan kebijakan pembangunan yang berperspektif perempuan dan anak,” ujar Arifah.
Acara penandatanganan tersebut turut dihadiri Kepala LLDIKTI Wilayah I Sumatera Utara Saiful Anwar Matondang, Rektor USU Muryanto Amin, Staf Ahli I TP PKK Titiek Sugiarti, dan Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Nurhayati. Hadir pula Pj Sekdaprov Sumut Sulaiman Harahap, para bupati/wali kota se-Sumut, perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta sejumlah lembaga pendidikan.
