Ia menambahkan, DPRD memiliki tanggung jawab menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dengan pemerintah. Seluruh aspirasi yang disampaikan akan dipelajari dan diteruskan sesuai kewenangan yang dimiliki DPRD.
Dalam dialog tersebut, Ketua KAMMI Kota Medan sekaligus perwakilan Cipayung Plus, Amin Siregar, menyampaikan sejumlah catatan terhadap pelaksanaan program-program nasional yang menurutnya masih memerlukan penyempurnaan.
Menurut Amin, langkah DPRD Kota Medan membuka ruang diskusi patut diapresiasi karena memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk ikut mengawal kebijakan publik demi kepentingan masyarakat luas.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu isu yang paling banyak mendapat perhatian. Cipayung Plus menilai pelaksanaan program tersebut perlu dievaluasi agar manfaatnya lebih optimal, terutama dalam upaya pencegahan stunting.
“Pemerintah menyampaikan bahwa program MBG bertujuan meningkatkan kualitas gizi dan mencegah stunting. Namun menurut kami, upaya pencegahan stunting seharusnya lebih difokuskan pada 1.000 hari pertama kehidupan anak. Sementara program MBG diberikan hingga jenjang SMA sehingga perlu dievaluasi kembali efektivitas serta sasaran utamanya,” katanya.
