Berita Utama & Headline

Lewat Program SADA, Bobby Nasution Tampung Aspirasi Warga Nias Barat dan Janjikan Bantuan Nelayan

0
×

Lewat Program SADA, Bobby Nasution Tampung Aspirasi Warga Nias Barat dan Janjikan Bantuan Nelayan

Sebarkan artikel ini

Gubernur Sumut memastikan bantuan kapal dan alat tangkap bagi nelayan, dukungan pembangunan rumah ibadah, serta percepatan perbaikan jalan provinsi melalui pelaksanaan program Sapa Daerah (SADA).

Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution berdialog dengan masyarakat melalui program SADA (Sapa Daerah) di RPJ Beach, Kecamatan Sirombu, Kabupaten Nias Barat, Sabtu (18/7/2026). Dalam pertemuan tersebut, Bobby menyerap berbagai aspirasi warga terkait bantuan nelayan, pembangunan infrastruktur, dan rumah ibadah. (seputaranindonesia.com/ist)

MEDAN, seputaranindonesia.com – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution berdialog langsung dengan masyarakat Kabupaten Nias Barat melalui program SADA (Sapa Daerah). Dalam forum tersebut, Bobby mendengarkan berbagai aspirasi warga sekaligus memberikan solusi terhadap sejumlah persoalan yang menjadi perhatian masyarakat.

Kegiatan yang berlangsung di RPJ Beach, Kecamatan Sirombu, Kabupaten Nias Barat, Sabtu (18/7/2026), dihadiri masyarakat dari berbagai kalangan yang menyampaikan usulan terkait sektor perikanan, infrastruktur, hingga pembangunan rumah ibadah.

Salah satu aspirasi yang mencuat adalah kebutuhan kapal nelayan, alat tangkap ikan, dan pembangunan pemecah ombak untuk menunjang aktivitas para nelayan di kawasan pesisir.

Menanggapi hal tersebut, Bobby memastikan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan merealisasikan bantuan kapal dan alat tangkap, sementara pembangunan pemecah ombak akan dikoordinasikan dengan pemerintah pusat karena menjadi kewenangan kementerian terkait.

“Untuk kapal nanti setelah bulan delapan. Selain dari Pemprov, saya juga siap menambah bantuan kapal lewat uang pribadi, termasuk penambahan alat tangkap. Kalau pemecah ombak ini proyek kementerian, tapi kami akan dorong ke kementerian dan berkolaborasi dengan mereka,” kata Bobby Nasution saat berdiskusi dengan masyarakat.

Selain sektor perikanan, masyarakat juga mengusulkan bantuan pembangunan Masjid Agung Al-Uswah serta percepatan perbaikan ruas jalan provinsi yang menghubungkan Lolowau–Sirombu dan Sirombu–Gunungsitoli.

Bobby menjelaskan bahwa pembangunan jalan akan dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran daerah. Ia juga meminta proposal bantuan pembangunan masjid diperbarui agar dapat diproses sesuai ketentuan bantuan yang berlaku.

“Masjid kami tidak bisa memberikan Rp100 juta, bisanya Rp250 juta, jadi tolong bapak perbaiki proposalnya. Untuk jalan kami baru bisa memperbaikinya 5 kilometer. Setelah kami tinjau tadi ada sekitar 17 kilometer yang rusak, kami akan perbaiki bertahap,” ujar Bobby Nasution yang hadir bersama Ketua TP PKK Sumut Kahiyang Ayu.

Untuk mempercepat tindak lanjut setiap aspirasi, Bobby turut menghadirkan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Sumut, di antaranya Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Cipta Karya (BMBKCK), Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, serta OPD teknis lainnya.

Menurut Bobby, kehadiran para kepala OPD bertujuan agar masyarakat dapat memperoleh penjelasan teknis secara langsung mengenai mekanisme dan tahapan pelaksanaan setiap usulan.

“Nanti tuntutannya secara teknis langsung ke kadisnya saja, jadi bisa lebih jelas bagaimana teknisnya,” kata Bobby.

Dialog tersebut mendapat apresiasi dari masyarakat. Salah seorang warga Sirombu, Ahmad Rafi Zebua, menilai program SADA menjadi ruang komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat karena aspirasi dapat disampaikan secara langsung kepada gubernur.

“Baru kali ini kami bisa berdiskusi langsung dengan gubernur dan langsung ada solusinya, tidak sebatas berbicara saja. Kami sangat bersyukur masalah kami ada jalan keluarnya walau tidak semua bisa terlaksana dalam waktu dekat. Mudah-mudahan implementasinya cepat,” kata Ahmad.

Program SADA menjadi salah satu upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk memperkuat komunikasi dengan masyarakat sekaligus memastikan berbagai persoalan di daerah dapat ditangani secara bertahap melalui kolaborasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah pusat.