Dalam pandangannya, APBD juga diposisikan sebagai bentuk komitmen pemerintah kepada masyarakat sehingga pelaksanaannya harus menghasilkan perubahan yang benar-benar dirasakan warga.
“Namun bagi Fraksi Partai Gerindra, angka yang besar tidak otomatis mencerminkan keberhasilan. APBD bukan sekadar dokumen keuangan, tetapi merupakan kontrak politik antara pemerintah dengan rakyat. Keberhasilan APBD baru dapat diukur apabila masyarakat benar-benar merasakan perubahan dalam kehidupan sehari-hari.”
Fraksi Gerindra kembali menekankan pentingnya akuntabilitas dalam penggunaan anggaran daerah. Setiap dana yang bersumber dari masyarakat, menurut mereka, harus diwujudkan dalam program yang memiliki manfaat nyata dan terukur.
“Fraksi Partai Gerindra menegaskan bahwa setiap rupiah uang rakyat wajib dipertanggungjawabkan dengan hasil kerja yang nyata. Tidak boleh ada anggaran yang hanya habis terserap tanpa menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.”
Selain itu, Fraksi Gerindra juga menyoroti sejumlah persoalan yang masih dihadapi Kota Medan, seperti banjir yang masih berulang, kemacetan lalu lintas, pengelolaan sampah yang belum optimal, pelayanan publik yang dinilai belum sepenuhnya cepat dan responsif, hingga masih adanya ketimpangan pembangunan di sejumlah wilayah. Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian serius dalam pelaksanaan APBD ke depan agar target pembangunan lebih terukur dan pengawasannya semakin efektif.
