Medan, seputaranindonesia.com – Kader Partai Demokrat, Arief Tampubolon, mengusulkan agar seluruh rekanan atau kontraktor proyek APBD di Sumatera Utara diwajibkan menggunakan rekening Bank Sumut sebagai syarat kelengkapan dokumen proyek. Menurutnya, kebijakan ini akan memperkuat posisi keuangan daerah sekaligus mendukung pertumbuhan Bank Sumut sebagai bank pembangunan daerah (BPD).
“Bobby Nasution sebagai Gubernur Sumut harus mengeluarkan kebijakan tersebut kepada Kepala OPD, KPA, dan PPK proyek APBD,” ujar Arief Tampubolon di Medan, Senin, 17 Maret 2025.
Sebagai Presidium Mimbar Rakyat Anti Korupsi (MARAK), Arief menegaskan bahwa Bobby Nasution, selaku pemegang saham pengendali (PSP) Bank Sumut, juga dapat menginstruksikan kebijakan ini kepada para bupati dan wali kota di 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara.
Menurutnya, kebijakan ini akan membawa dampak positif, baik bagi keuangan daerah maupun daya saing Bank Sumut dalam industri perbankan yang semakin kompetitif.
“Bank Mandiri, BNI, dan BRI yang tergabung dalam Bank Himbara kini telah bersatu dalam Danantara. Selain itu, ada juga bank swasta dan BPD provinsi lain di Medan. Hal ini tentu berpotensi mempengaruhi keuangan daerah dan posisi Bank Sumut,” jelas Arief.
