Politisi Fraksi Golkar DPRD Medan itu juga meminta Kepala Dinas SDABMBK untuk segera mengevaluasi seluruh kinerja UPT-UPT yang ada di seluruh Kota Medan, terutama Medan Polonia dan mempertimbangkan pergantian pimpinan jika kinerja tetap buruk. “Jangan sampai tunggu viral baru dikerjakan”, katanya.
Anggaran Dialihkan
Salah satu alasan yang digunakan UPT SDABMBK Medan Polonia untuk menunda perbaikan infrastruktur adalah pengalihan anggaran. Namun, Rommy menegaskan bahwa ini tidak bisa dijadikan alasan untuk mengabaikan kebutuhan masyarakat.
“Kalau anggaran dialihkan, harus ada solusi lain. Jangan sampai warga terus menjadi korban tanpa ada kejelasan kapan perbaikan dilakukan. Pemerintah tidak boleh lepas tangan!” tambahnya.
Sebagai wakil rakyat, Rommy memastikan bahwa DPRD akan terus menekan Dinas dan UPT seluruh Kota Medan, terutama UPT Medan Polonia untuk segera menyelesaikan permasalahan ini. Jika dalam waktu dekat tidak ada tindakan nyata, pihaknya tidak akan segan untuk menuntut sanksi tegas terhadap pejabat yang tidak kompeten.
“Kalau dalam waktu dekat tidak ada perbaikan, kami akan mendesak agar ada sanksi. Jangan sampai warga terus dirugikan karena kelalaian aparat yang seharusnya bekerja untuk rakyat!” pungkasnya.
