Suasana kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosperda) semakin semarak saat memasuki sesi tanya jawab antara peserta dengan narasumber dan Anggota DPRD Medan, Drs. Godfried Effendi Lubis, MM.
Salah satu peserta, Melvi Br Saragih, warga Jalan Bajak V Sejahtera, menyampaikan dua pertanyaan penting. Pertama, ia menanyakan prosedur layanan UHC (Universal Health Coverage) terkait BPJS Kesehatan. “Apakah warga yang memiliki tunggakan iuran BPJS, namun dalam kondisi tidak sakit, masih bisa dibuatkan UHC dan dilayani di Puskesmas?” ujarnya.
Pertanyaan kedua Melvi terkait dengan penerimaan siswa baru. Ia menanyakan kebenaran informasi bahwa calon siswa jalur prestasi akan diuji kembali meskipun sudah lolos seleksi awal. “Apakah benar setelah lolos jalur prestasi, masih ada tes ulang untuk menentukan penerimaan?” katanya.
Pertanyaan lainnya datang dari Randa Lubis, mahasiswa Fakultas Hukum UINSU, yang menyoroti pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Ia mempertanyakan sejauh mana kebijakan tersebut dijalankan oleh pemerintah daerah, khususnya dalam implementasi Perda Kota Medan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan.
