Medan, seputaranindonesia.com – Pemerintah Kota Medan menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat pelayanan publik, khususnya di sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar. Hal ini disampaikan Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, dalam Rapat Paripurna DPRD Medan yang digelar di Gedung DPRD Kota Medan, Senin (6/10/2025). Agenda rapat tersebut membahas Tanggapan Kepala Daerah terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi atas Ranperda APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2026.
Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Medan, Wong Chun Sen, dan dihadiri Sekda Kota Medan, Wiriya Alrahman, serta para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dalam kesempatan itu, Wali Kota Medan menanggapi satu per satu pokok pikiran fraksi yang telah disampaikan sebelumnya. Ia menegaskan bahwa alokasi belanja daerah diarahkan untuk peningkatan kualitas layanan masyarakat, mulai dari sektor kesehatan, pendidikan, transportasi publik, hingga pembangunan infrastruktur kota.
“Dengan perencanaan yang terarah dan pengawasan pelaksanaan yang ketat, manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Rico Waas dalam tanggapannya di hadapan anggota dewan.
Belanja Modal Fokus pada Infrastruktur Dasar
Dalam paparannya, Wali Kota menjelaskan bahwa belanja modal dalam RAPBD 2026 mencapai 20,08 persen. Dana tersebut difokuskan pada pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan, jembatan, drainase, sarana pendidikan dan kesehatan, serta berbagai fasilitas pelayanan umum lainnya. Menurutnya, pembangunan infrastruktur menjadi tulang punggung peningkatan kualitas hidup warga dan daya saing kota.
Peningkatan Layanan Kesehatan dan Transformasi Digital
Pada sektor kesehatan, Rico Waas menegaskan bahwa Pemko Medan akan terus memperkuat layanan di rumah sakit dan puskesmas, termasuk peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) kesehatan, serta pelaksanaan program promotif dan preventif seperti skrining kesehatan dan program pengelolaan penyakit kronis (prolanis).
“Target kami, seluruh puskesmas di Kota Medan akan berstatus BLUD pada 2026. Dengan begitu, pelayanan kepada masyarakat akan lebih luas, fleksibel, dan cepat,” katanya.
Selain itu, Pemko Medan juga berkomitmen memperkuat sistem layanan digital untuk sektor kependudukan dan perizinan, sehingga proses administrasi menjadi lebih efisien, transparan, dan bebas pungutan liar.
Dukungan terhadap Aparatur dan Optimalisasi PAD
Dalam kesempatan yang sama, Rico Waas juga menyoroti pentingnya peningkatan kesejahteraan aparatur pemerintah daerah. Ia menilai bahwa budaya pelayanan publik yang profesional, responsif, dan bebas pungli hanya dapat diwujudkan dengan dukungan kesejahteraan ASN yang memadai serta pembinaan berkelanjutan.
Pemko Medan, lanjutnya, akan terus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar dapat kembali ke masyarakat dalam bentuk peningkatan layanan publik dan pembangunan infrastruktur yang lebih merata.
Apresiasi untuk DPRD Medan
Menutup tanggapannya, Wali Kota Medan menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD Medan atas berbagai masukan konstruktif yang disampaikan. Menurutnya, kritik dan saran dari DPRD merupakan catatan strategis bagi Pemko dalam menyempurnakan kebijakan pembangunan ke depan.
“Seluruh saran dan kritik fraksi akan menjadi bahan penting dalam pembahasan lanjutan APBD 2026 demi mewujudkan pelayanan yang inklusif dan berkeadilan,” pungkasnya.
