MEDAN, seputaranindonesia.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menyatakan komitmen penuh untuk mendukung program percepatan optimalisasi lahan dan pencetakan sawah yang menjadi agenda strategis Pemerintah Pusat dalam mewujudkan swasembada pangan nasional.
Hal ini ditegaskan oleh Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Surya saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Monitoring dan Percepatan Optimalisasi Lahan dan Cetak Sawah, yang dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono, pada Jumat (20/6/2025).
“Kita (Pemprov Sumut) tentu sangat mendukung upaya percepatan optimalisasi lahan dan cetak sawah, guna mendukung terwujudnya swasembada pangan nasional,” kata Wagub Sumut Surya usai mengikuti Rakor secara virtual dari ruang kerjanya di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro No.30, Medan.
Wagub menambahkan, langkah ini bukan hanya soal memperluas areal tanam, tetapi juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang memperkuat ketahanan pangan daerah dan nasional. Dalam Rakor tersebut dibahas evaluasi serta perbaikan pelaksanaan program agar bisa berjalan lebih cepat dan efektif, dengan melibatkan lintas instansi dan pemerintah daerah.
Berdasarkan data dari Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumut, hingga tahun 2025 telah dilakukan konstruksi dan rehabilitasi prasarana pengairan pada lahan sawah seluas 11.509 hektare dari total target optimalisasi lahan rawa sebesar 33.945 hektare. Sisanya, sekitar 22.436 hektare, saat ini masih dalam proses pelaksanaan.
Selain itu, Pemprov Sumut juga menjalankan program Survei Investigasi dan Desain (SID) untuk lahan non-rawa di 18 kabupaten/kota dengan luas mencapai 15.811 hektare. Untuk program cetak sawah, enam kabupaten telah mengusulkan lahan seluas 6.000 hektare, namun masih dalam proses verifikasi karena sebagian berada di kawasan hutan dan HGU (Hak Guna Usaha). Saat ini, pemerintah sedang menunggu usulan CP/CL terbaru yang memenuhi syarat teknis.
“Diharapkan seluruhnya dapat berjalan dengan baik, sehingga dapat mendukung terwujudnya ketahanan pangan nasional,” ujar Surya.
Sementara itu, Wamentan Sudaryono menekankan pentingnya percepatan administrasi pengolahan lahan, baik untuk lahan pasca optimalisasi maupun lokasi perluasan pertanian.
“Percepatan penyelesaian SID untuk kontrak konstruksi tidak harus menunggu seluruh SID selesai. Laksanakan secara parsial sesuai SID yang selesai,” tegas Wamentan. Ia juga mengimbau para Gubernur dan Bupati segera menerbitkan administrasi seperti SK KPA agar kegiatan di lapangan bisa segera berjalan.
Rakor ini juga dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Ali Jamil, Plt Dirjen Lahan dan Irigasi Pertanian Husnain, serta Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumut, Rajali.
