MEDAN, seputaranindonesia.com/ – Anggota DPRD Kota Medan dari Daerah Pemilihan (Dapil) I, Dr. Dra. Lily MBA MH, menyampaikan berbagai aspirasi masyarakat yang didominasi persoalan infrastruktur, banjir, hingga pelayanan publik dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Medan, Senin (19/1/2026).
Aspirasi tersebut merupakan hasil pelaksanaan reses yang dibacakan dalam agenda Laporan Hasil Pelaksanaan Reses Keempat Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026 di Gedung DPRD Kota Medan.
Dalam laporannya, Lily menegaskan bahwa keluhan warga masih berkutat pada persoalan klasik yang belum terselesaikan secara menyeluruh, terutama terkait kondisi drainase dan jalan rusak di sejumlah titik.
“Drainase di Jalan Gaperta Ujung perlu segera diperbaiki, begitu juga Jalan Dwi Kora yang sudah lama rusak,” ujar Lily saat menyampaikan laporan resesnya di hadapan forum paripurna.
Ia juga mengungkapkan, warga di kawasan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helvetia, mengeluhkan kondisi drainase yang kerap meluap saat hujan deras. Menurutnya, masyarakat meminta adanya pengerukan agar aliran air kembali normal.
“Warga meminta pengerukan drainase karena wilayah tersebut hampir selalu banjir setiap hujan,” katanya.
Selain persoalan banjir, masyarakat juga menyoroti dampak pascabanjir berupa lumpur yang belum dibersihkan secara optimal. Kondisi tersebut dinilai mengganggu aktivitas warga dan berpotensi menimbulkan masalah kesehatan lingkungan.
Keluhan lain yang mencuat adalah banyaknya lampu penerangan jalan umum (PJU) yang tidak berfungsi. Lily menyebut kondisi ini membuat lingkungan menjadi rawan terhadap tindak kriminal.
“Lampu jalan yang mati membuat lingkungan rawan tindak kriminal. Warga juga mengusulkan penyediaan bak sampah di kawasan permukiman,” ujarnya.
Di sektor sosial, Lily turut menyampaikan aspirasi terkait bantuan pemerintah. Warga meminta dilakukan pendataan ulang penerima Program Keluarga Harapan (PKH) serta bantuan bagi lanjut usia agar lebih tepat sasaran.
Selain itu, masyarakat juga mengeluhkan proses administrasi kependudukan yang dinilai masih berbelit, termasuk pelayanan BPJS Kesehatan yang dianggap belum maksimal.
“Warga berharap pelayanan BPJS Kesehatan tidak mempersulit dan lebih berpihak pada masyarakat,” tuturnya.
Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kota Medan Drs. Wong Chun Sen, M.Pd.B., didampingi Wakil Ketua DPRD H. Rajudin Sagala, S.Pd.I., serta dihadiri Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, anggota DPRD, Sekda, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), dan para camat se-Kota Medan.
Secara umum, DPRD Kota Medan mencatat bahwa persoalan infrastruktur, banjir, pelayanan publik, dan bantuan sosial masih menjadi keluhan utama masyarakat. DPRD pun mendorong OPD terkait untuk segera mengambil langkah konkret, termasuk normalisasi sungai guna mengurangi risiko banjir, khususnya di wilayah Medan Utara.
