MEDAN, seputaranindonesia.com – Dalam upaya menekan lonjakan harga beras di pasaran, Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution, akan menggelontorkan 15.700 ton beras murah melalui skema operasi pasar serentak di seluruh kabupaten/kota di Sumut. Langkah ini diambil sebagai intervensi langsung untuk menjaga kestabilan harga beras agar kembali terjangkau oleh masyarakat.
Kebijakan tersebut diumumkan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pembangunan Ekonomi Makro, yang digelar di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41 Medan, Rabu (20/8/2025) malam, bersama Badan Pusat Statistik (BPS), Perum Bulog, dan para kepala daerah se-Sumut.
“Jadi gambaran umumnya saya sampaikan, ada 15.700 ton beras yang akan dibagikan untuk intervensi pasar dari Bulog. Bisa dijual dengan harga maksimal Rp13.100. Kita sudah ada MoU dengan Bulog untuk operasi pasar ini,” jelas Bobby Nasution saat memimpin rapat.
Menurutnya, setiap daerah bisa mengambil kuota minimal 500 ton untuk mendukung pelaksanaan operasi pasar secara serentak. Bobby juga meminta agar seluruh kepala daerah menyiapkan skema pelaksanaan pasar murah, termasuk kerja sama antara Pemkab/Pemko dengan Bulog.
“Kalau semua daerah ambil 500 ton, kita bisa gelar operasi pasar secara serentak. Tinggal nanti teknis dan MoU-nya antara pemerintah daerah dengan Bulog,” imbuhnya.
Bobby menambahkan, kenaikan harga sejumlah komoditas, termasuk beras, terjadi karena sebagian besar hasil pertanian Sumut justru dikirim keluar provinsi, seperti ke Riau dan Aceh. Akibatnya, pasokan lokal menjadi terbatas.
Menanggapi hal tersebut, Pimpinan Wilayah Perum Bulog Sumut, Budi Cahyanto, menegaskan bahwa dukungan pemerintah daerah sangat penting dalam mempercepat penyaluran beras dari program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
“Dengan memaksimalkan penyaluran beras SPHP, kita sudah bisa realisasikan target distribusi hingga 600 ton per hari. Ini bisa mempercepat distribusi sampai ke masyarakat,” kata Budi.
Distribusi beras SPHP akan dilakukan melalui berbagai jalur, seperti pengecer di pasar rakyat, koperasi desa dan kelurahan, gerai pangan pemerintah, Rumah Pangan Kita (RPK), BUMN pangan, hingga toko swalayan modern.
Sementara itu, Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, mengungkapkan bahwa Indonesia kini telah menggunakan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis data tunggal untuk penyaluran bantuan dan program pemberdayaan masyarakat.
“DTSEN bertujuan untuk memastikan program pemerintah tepat sasaran, efisien, dan akuntabel. Data ini mengintegrasikan data Dukcapil dan STKS Kemensos, sehingga semuanya akan mengacu ke BPS,” ujar Amalia.
Ke depan, lanjut Amalia, BPS juga akan melakukan pengumpulan data baru terkait Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri (KI) sebagai dasar perumusan kebijakan ekonomi daerah.
“Pemutakhiran DTSEN akan dilakukan berjenjang dari daerah, dan aplikasinya akan disiapkan oleh pusat. Pemda tinggal berkolaborasi dengan BPS kabupaten/kota,” tambahnya.
Pemprov Sumut pun mendapat apresiasi atas komitmennya dalam mendukung proses pembaruan data tersebut. Hasil kolaborasi ini diharapkan memberikan manfaat besar bagi perencanaan pembangunan di tingkat daerah.
Rapat tersebut juga dihadiri oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Utara Rudi B Hutabarat, Kepala BPS Sumut Asim Saputra, para kepala daerah se-Sumut, serta jajaran pejabat Pemprov seperti Kadis Kominfo Erwin Hotmansah Harahap dan Plt Kepala Bapelitbang Sumut Dikky Anugerah.
