Medan, seputaranindonesia.com – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 kepada DPRD Sumut. Pada kesempatan tersebut, Bobby memaparkan lima prioritas pembangunan yang menjadi fokus utama Pemprov Sumut pada tahun 2026.
Rapat paripurna penyerahan Ranperda APBD digelar di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Nomor 5 Medan, Rabu (5/11/2025). Dalam paparannya, Bobby menegaskan bahwa kebijakan APBD 2026 disusun berdasarkan tiga prinsip ilmiah fiskal, yaitu efisiensi anggaran, efektivitas kebijakan yang berorientasi pada hasil, serta kemandirian fiskal untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kebijakan APBD Tahun 2026 diarahkan pada tiga prinsip ilmiah fiskal, yaitu efisiensi anggaran, efektivitas kebijakan, serta kemandirian fiskal. Lewat prinsip tersebut, kita merumuskan arah prioritas pembangunan 2026,” ujar Bobby Nasution.
Lima Prioritas Pembangunan Sumut 2026
Bobby menjelaskan bahwa lima sektor prioritas tersebut adalah:
Pendidikan
Pemprov Sumut mengalokasikan lebih dari Rp1,285 triliun untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan.Kesehatan
Anggaran Rp499 miliar lebih dialokasikan untuk memperkuat fasilitas layanan kesehatan dan program kesehatan masyarakat.Pertanian dan Ketahanan Pangan
Anggaran Rp151 miliar lebih disiapkan untuk mendorong ketahanan pangan dan produktivitas sektor pertanian.Infrastruktur
Pemprov mengalokasikan Rp1,5 triliun lebih untuk peningkatan infrastruktur jalan, jembatan, dan fasilitas pendukung ekonomi lainnya.Pengembangan Berbasis Kawasan Strategis
Fokus diarahkan pada percepatan pembangunan wilayah prioritas dan kawasan yang memberi dampak signifikan terhadap ekonomi daerah.
Pendapatan Daerah Mengalami Penurunan 2026
Dalam rapat tersebut, Bobby juga memaparkan kondisi fiskal tahun depan. Target pendapatan Pemprov Sumut 2026 diproyeksikan sebesar Rp11,67 triliun, atau menurun Rp875,81 miliar (6,98%) dibanding tahun sebelumnya. Penurunan ini didorong oleh turunnya Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp1,07 triliun (18,69%).
Namun demikian, target PAD justru meningkat. Pemprov menargetkan PAD tahun 2026 sebesar Rp6,96 triliun, naik Rp547,76 miliar dari tahun sebelumnya.
Kolaborasi Eksekutif dan Legislatif Diperkuat
Bobby menegaskan bahwa dinamika fiskal yang cukup menantang pada 2026 memerlukan keselarasan visi antara pemerintah dan legislatif untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan.
“DPRD bukan hanya mitra politik, tetapi mitra akuntabilitas publik. Kita perlu kesamaan cara pandang, semangat yang kuat, dan konsistensi perjuangan bersama untuk mewujudkan Sumut yang unggul, maju, dan berkelanjutan,” ungkapnya.
Pejabat yang Hadir
Rapat paripurna turut dihadiri oleh:
Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus beserta para wakil ketua,
Wakil Gubernur Sumut Surya,
Pj Sekdaprov Sumut Sulaiman Harahap,
Unsur Forkopimda Sumut,
Perwakilan fraksi-fraksi DPRD Sumut,
Seluruh OPD Pemprov Sumut.
