MEDAN, seputaranindonesia.com – Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, menggaungkan kembali pentingnya percepatan program perumahan bersubsidi melalui skema KPR FLPP bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ia mendorong seluruh bupati dan walikota se-Sumut agar memanfaatkan peluang besar ini demi mengurangi backlog kepemilikan rumah di provinsi tersebut.
“Ini program yang luar biasa dari Presiden RI. Perlu kita maksimalkan, terutama di kabupaten/kota karena akan sangat membantu masyarakat kita yang belum memiliki rumah. Program ini memberikan banyak kemudahan,” ujar Bobby dalam Rapat Koordinasi bersama BP Tapera secara virtual di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Senin (30/6).
Data dari BPS menunjukkan bahwa pada tahun 2024, hanya 73,47% rumah tangga di Sumut yang memiliki akses terhadap hunian layak. Dari total sekitar 1,5 juta rumah tangga, terdapat lebih dari 400.000 rumah tangga yang belum memiliki rumah yang memenuhi standar.
FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) memberikan berbagai kemudahan bagi MBR. Salah satunya adalah uang muka hanya 1% dari harga rumah dan suku bunga flat 5%. Di Sumut, harga rumah FLPP sebesar Rp166 juta, artinya masyarakat cukup menyediakan uang muka sekitar Rp1 juta lebih.
“Ini benar-benar terjangkau. Suku bunganya bahkan lebih rendah dari KPR komersial. Banyak keuntungan yang bisa didapat masyarakat jika ini kita dorong dan siapkan infrastrukturnya,” ujar Bobby menegaskan.
Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, mengungkapkan bahwa hingga 25 Juni 2025, realisasi FLPP di Sumut baru mencapai 4,32% atau 5.003 unit. Karena itu, ia meminta agar sosialisasi lebih dimasifkan agar target bisa tercapai.
Heru menjelaskan, rumah yang ditawarkan lewat program ini adalah unit siap huni (ready stock), bukan rumah setengah jadi atau sekadar desain. Calon debitur diwajibkan melihat langsung rumah yang tersedia melalui marketplace yang terintegrasi dengan aplikasi SiKasep dan situs sikumbang.tapera.go.id.
“Kita minta debitur selfie di depan rumah yang dipilih untuk memastikan bahwa rumah tersebut memang ada dan sesuai standar. Kita tidak ingin masyarakat mendapat rumah yang tidak layak,” jelas Heru dalam telekonferensi.
Program ini, lanjut Heru, juga diawasi ketat oleh 20 asosiasi pengembang yang sudah terdaftar dalam aplikasi SIRENG. Lokasi perumahan pun dipantau melalui platform SIKUMBANG. Hal ini untuk memastikan rumah yang dibangun memenuhi standar spesifikasi dan menghindari praktik pembangunan asal-asalan.
“Semua berjalan by system dan diawasi ketat. Masyarakat tidak akan lagi mendapatkan rumah dengan dinding retak, sanitasi buruk, atau akses jalan yang belum ada, karena semuanya sudah melalui pengecekan sistematis,” tegasnya.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh seluruh bupati dan walikota se-Sumut, Plh Sekdaprov Sumut M. Armand Effendy Pohan, serta jajaran OPD terkait dari Pemprov dan kabupaten/kota se-Sumut, bersama tim dari BP Tapera.
Dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah dan pemanfaatan teknologi sistem pengawasan yang ketat, Bobby Nasution optimistis program KPR FLPP akan menjadi solusi nyata untuk mewujudkan impian masyarakat berpenghasilan rendah memiliki rumah layak, terjangkau, dan berkualitas.
