MEDAN, seputaranindonesia.com – Permasalahan banjir yang belum sepenuhnya teratasi di Kota Medan kembali menjadi perhatian DPRD. Dalam rapat dengar pendapat (RDP) evaluasi Triwulan IV Tahun 2026, Komisi IV DPRD Medan menilai perlunya penguatan kolaborasi antarinstansi agar langkah penanganan di lapangan lebih efektif dan berkelanjutan, Senin, 5 Januari 2026.
Forum tersebut menghadirkan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan, Gibson Panjaitan, bersama jajaran untuk memaparkan progres serta kendala yang dihadapi dalam pengendalian banjir di sejumlah wilayah.
Dalam pembahasan itu, Ketua Komisi IV DPRD Kota Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak, mengingatkan pentingnya koordinasi yang lebih erat, khususnya antara OPD dan pihak kecamatan. Menurutnya, tanpa sinergi yang kuat, berbagai program penanganan banjir tidak akan berjalan optimal.
Ia juga menekankan bahwa pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD harus dimanfaatkan secara maksimal sebagai sarana menyerap dan merealisasikan kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, kebijakan efisiensi anggaran tetap harus dijalankan secara selektif agar tidak mengganggu pelayanan publik.
“Efisiensi anggaran harus tetap memperhatikan kinerja OPD agar pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam penanganan banjir, tidak terganggu,” ujar Paul.
Sorotan tajam turut disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Medan, Lailatul Badri, yang menilai fungsi kolam retensi Martubung belum berjalan sebagaimana mestinya. Ia mengungkapkan hasil tinjauan di lapangan menunjukkan sistem drainase di kawasan tersebut belum mendukung kinerja pintu air secara optimal.
“Tanpa normalisasi drainase sejak awal, keberadaan pintu air tidak akan berfungsi maksimal,” kata politisi PKB tersebut.
Selain itu, ia mengungkapkan bahwa di Kecamatan Medan Deli masih ditemukan banyak saluran air yang tidak memadai serta parit yang tersumbat. Kondisi tersebut dinilai memperparah genangan air saat curah hujan tinggi.
Menurutnya, meskipun imbauan kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan telah dilakukan, warga tetap mengharapkan adanya pembenahan infrastruktur drainase secara menyeluruh.
Pendapat serupa disampaikan Antonius Devolusi Tumanggor. Ia meminta Dinas SDABMBK agar segera mengambil langkah konkret dalam menyelesaikan persoalan banjir yang terus dikeluhkan masyarakat, sekaligus memastikan realisasi pokir DPRD berjalan sesuai harapan.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Gibson Panjaitan menyampaikan bahwa pihaknya terus berupaya mempercepat penanganan banjir, termasuk di kawasan Jalan Letda Sujono yang sering terdampak genangan air.
Ia menyebut koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) terus dilakukan guna mendukung percepatan pekerjaan di lapangan.
Sejumlah langkah strategis juga tengah dijalankan, seperti pembangunan kolam retensi, pembenahan drainase, serta peninggian tanggul di titik-titik rawan. Program ini dilaksanakan bersama BWS Sumatera Utara dan melibatkan pihak ketiga, termasuk mitra dari luar negeri.
“Normalisasi sungai dan peninggian tanggul saat ini dikerjakan secara masif bersama BWS,” ujarnya.
Selain fokus pada pekerjaan teknis, Gibson juga mengingatkan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan, khususnya dengan tidak membuang sampah ke aliran sungai dan drainase.
Ia menegaskan bahwa aspirasi masyarakat melalui pokir DPRD tetap menjadi prioritas dan tidak terpengaruh oleh kebijakan efisiensi anggaran yang sedang diterapkan.
“Pokir DPRD sebagai aspirasi masyarakat kami pastikan tidak terdampak oleh kebijakan efisiensi anggaran,” kata Gibson menegaskan.
Dengan kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat, diharapkan persoalan banjir di Kota Medan dapat ditangani secara lebih komprehensif dan berkelanjutan.
