MEDAN, seputaranindonesia.com – DPRD Kota Medan menerima berbagai masukan dari kalangan mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Kota Medan dalam sebuah audiensi yang digelar di Ruang Badan Anggaran (Banggar) Lantai III Gedung DPRD Kota Medan, Senin (22/6/2026). Pertemuan tersebut dimanfaatkan mahasiswa untuk menyampaikan pandangan terhadap sejumlah kebijakan strategis pemerintah pusat.
Audiensi dipimpin Ketua DPRD Kota Medan, Drs. Wong Chun Sen Tarigan, M.Pd.B, didampingi Wakil Ketua DPRD Medan Rajuddin Sagala, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Medan Robi Barus, serta Staf Ahli Ketua DPRD Kota Medan Zainuddin Lubis.
Adapun organisasi yang hadir dalam forum tersebut meliputi GMNI, IMM, KAHMI, PMKRI, GMKI, PMII, HIMMA, dan KAMMI yang tergabung dalam Cipayung Plus Kota Medan.
Pada kesempatan itu, Wong Chun Sen menyampaikan bahwa DPRD Kota Medan memandang aspirasi mahasiswa sebagai bagian penting dalam memperkuat pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Karena itu, lembaga legislatif akan terus membuka ruang komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat.
“Kami membuka ruang seluas-luasnya kepada adik-adik mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi. Apapun yang menjadi masukan, kritik maupun usulan akan kami tampung dan menjadi bahan pertimbangan DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan,” ujar Wong.
Ia menambahkan, DPRD memiliki tanggung jawab menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dengan pemerintah. Seluruh aspirasi yang disampaikan akan dipelajari dan diteruskan sesuai kewenangan yang dimiliki DPRD.
Dalam dialog tersebut, Ketua KAMMI Kota Medan sekaligus perwakilan Cipayung Plus, Amin Siregar, menyampaikan sejumlah catatan terhadap pelaksanaan program-program nasional yang menurutnya masih memerlukan penyempurnaan.
Menurut Amin, langkah DPRD Kota Medan membuka ruang diskusi patut diapresiasi karena memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk ikut mengawal kebijakan publik demi kepentingan masyarakat luas.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu isu yang paling banyak mendapat perhatian. Cipayung Plus menilai pelaksanaan program tersebut perlu dievaluasi agar manfaatnya lebih optimal, terutama dalam upaya pencegahan stunting.
“Pemerintah menyampaikan bahwa program MBG bertujuan meningkatkan kualitas gizi dan mencegah stunting. Namun menurut kami, upaya pencegahan stunting seharusnya lebih difokuskan pada 1.000 hari pertama kehidupan anak. Sementara program MBG diberikan hingga jenjang SMA sehingga perlu dievaluasi kembali efektivitas serta sasaran utamanya,” katanya.
Selain persoalan sasaran program, Amin juga menilai tata kelola anggaran harus dibarengi dengan sistem pendataan yang akurat agar bantuan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
“Jika tujuan utamanya membantu masyarakat rentan dan membutuhkan dukungan gizi, maka harus ada sistem yang memastikan penerima manfaat benar-benar tepat sasaran. Jangan sampai anggaran besar yang dikeluarkan tidak memberikan dampak maksimal,” ujarnya.
Cipayung Plus juga meminta pemerintah melakukan kajian lebih mendalam terhadap Program Koperasi Desa Merah Putih agar implementasinya mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan tidak sekadar berorientasi pada kepentingan ekonomi tertentu.
Selain itu, mahasiswa menyampaikan perhatian terhadap kenaikan harga BBM non-subsidi yang dinilai dapat berdampak pada meningkatnya biaya transportasi dan distribusi sehingga berpotensi memengaruhi harga berbagai kebutuhan masyarakat.
“Kenaikan BBM non-subsidi tetap berpotensi memengaruhi harga kebutuhan masyarakat karena berdampak terhadap biaya transportasi dan distribusi. Karena itu kami meminta pemerintah memperhatikan dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan,” kata Amin.
Di akhir penyampaiannya, Cipayung Plus berharap DPRD Kota Medan dapat terus memperjuangkan aspirasi masyarakat dan mahasiswa kepada pemerintah pusat, terutama terkait evaluasi berbagai kebijakan strategis nasional.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Wong Chun Sen memastikan seluruh aspirasi yang diterima akan menjadi bagian dari perhatian DPRD Kota Medan dalam melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran.
“Kami mengapresiasi kepedulian mahasiswa terhadap berbagai persoalan bangsa. Semua masukan yang disampaikan hari ini akan kami tampung dan menjadi bagian dari perhatian DPRD Kota Medan dalam menjalankan tugas serta fungsi kelembagaan,” pungkasnya.
