Medan, seputaranindonesia.com – Aksi Aliansi Mahasiswa USU Bersatu di depan Biro Rektor Universitas Sumatera Utara hari ini tidak hanya menyoroti dugaan permasalahan dalam Pemilihan Raya Mahasiswa (PEMIRA), tetapi juga memunculkan pertanyaan terkait sistem pengamanan kampus setelah Manager K3 USU, Widi Wijayanto, SE, tidak terlihat hadir di lokasi saat aksi berlangsung.
Di tengah berlangsungnya aksi dengan jumlah massa yang signifikan dan tensi politik kampus yang meningkat, Manager Keamanan, Keselamatan dan Kesehatan Kampus USU, Widi Wijayanto, SE, tidak terlihat hadir di lokasi aksi. Ketidakhadiran ini menjadi perhatian massa aksi yang menilai bahwa pengawalan dari pihak K3 kampus seharusnya menjadi bagian penting dalam menjamin keamanan seluruh rangkaian kegiatan penyampaian aspirasi mahasiswa.
Aliansi Mahasiswa USU Bersatu mempertanyakan absennya pihak yang secara struktural bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan di lingkungan kampus tersebut. Menurut mereka, dalam situasi yang berpotensi menimbulkan eskalasi, kehadiran otoritas keamanan kampus bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk tanggung jawab institusional.
“Ketika ada aksi sebesar ini, absennya pihak yang bertanggung jawab atas keamanan tentu menimbulkan pertanyaan serius. Ini bukan situasi biasa,” ujar salah satu perwakilan massa aksi.
Massa aksi menilai, ketiadaan pengawasan langsung dari K3 kampus menunjukkan lemahnya kesiapan sistem pengamanan dalam mengelola dinamika demokrasi mahasiswa, khususnya pada momentum sensitif seperti PEMIRA.
Sementara itu, aksi yang digelar Aliansi Mahasiswa USU Bersatu sendiri merupakan bentuk protes terhadap dugaan ketidakteraturan dalam pelaksanaan PEMIRA USU. Mereka menyoroti berbagai indikasi ketidaksesuaian data pemilih dan hasil suara, serta menuntut adanya evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggara.
Dalam pertemuan di tengah aksi, Direktur Ditmawalumni USU, Prof. Agus Purwoko, menyepakati penghentian sementara proses PEMIRA hingga digelarnya pertemuan lanjutan antara seluruh pasangan calon, Mahkamah Mahasiswa, dan Panitia Pelaksana untuk membahas permasalahan yang ada.
Aliansi menegaskan bahwa penghentian sementara ini merupakan langkah awal, namun bukan akhir dari tuntutan mereka. Mereka menyatakan akan terus mengawal proses hingga seluruh persoalan dalam PEMIRA USU dibuka secara transparan dan diselesaikan secara akuntabel.
“Demokrasi kampus tidak hanya soal pemilihan, tetapi juga soal tanggung jawab semua pihak, termasuk dalam menjamin keamanan dan keterbukaan proses,” tegas pernyataan Aliansi Mahasiswa USU Bersatu.
Jika tidak terdapat langkah konkret dalam tindak lanjut pertemuan tersebut, Aliansi menyatakan siap meningkatkan eskalasi gerakan dalam waktu mendatang.
